fordiletante

Catatan bagi Analisa Kelas Masyarakat Indonesia dan Tujuan Strategis

In social analysis on January 31, 2008 at 5:19 am

1. Suatu masalah besar: mewarisi struktur Negara Hindia-Belanda.

Masalah pengenalan kontradiksi yang antagonistis dan masalah program strategis ( yakni program politik yang memungkinkan tercapainya kebijaksanaan yang dituju) adalah problem klasik bagi semua gerakan emansipasi. Jawaban bagi masalah ini tidak terletak dikemampuan prediksi dan ananlisa tapi dari penyerapan pelajaran dari pratek, dalam hal ini praksis perkembangan faktor2 produksi di Indonesia. Ketidak seimbangan perkembangan faktor2 produksi dan hubungan2 produksi dikawasan Indonesia, disamping perekatan dan penyatuan wilayah secara semu oleh pembentukan pemerintah Hindi-Belanda dahulu, merupakan salah satu sebab utama kekeroposan strukur politik masa kini. Apa yang tersirat diatas adalah pandangan bahwa kekhususan masyarakat Indonesia ditandai oleh kehadiran suatu komunitas bersama dari dari perbagai ragam hubungan produksi tersendiri yang saling terkait satu-sama lain berkat mediasi dan perekatan oleh negara. Negara ini bukan timbul dari kebutuhan perkembangan hubungan produksi yang dominan, tetapi diterapkan dari luar untuk dapat mengorganisir kegiatan ekonomi penjajahan. Negara tersebut hakikatnya adalah struktur birokrasi-patrimonial yang direbut oleh angkatan 45 dari tangan pemerintahan Hindia-Belanda dan dikembangkan menjadi NKRI. Memang dengan bermula pada era pemerintahan Hindia-Belanda terjadi peluasan kekuasaan berdasarkan wilayah dimana berbagai sukubangsa yang dikuasai oleh hubungan2 produksi tersendiri menjadi satu kesatuan politik atas dasar wilayah.

Dilihat dari perspektip ini, maka negara Indonesia (aplikasi suatu konsep politik asing) bukan pencerminan hubungan produksi ( praksis masyarakat dalam memenuhi kebutuhan materiil (melalui produksi dan reproduksi) dan spiritual (melalui penjiwaan, konseptualisasi dan insitusionalisasi), tetapi suatu kesatuan politik yang diterapkan pada berbagai masyarakat dan suku di kepulauan Nusantara guna memungkinkan suatu penghisapan yang effisien dari satu pusat dengan menggunakan kerangka2 hubungan produksi lokal yang hadir. Dan karena kita mewarisi negara ciptaan kolonial tersebut sebagai kerangka dasar dari NKRI, maka lazim bahwa beberapa sifat mekanis dari struktur warisan tersebut masih kita rasakan kini. Contohnya penyedotan daerah oleh pusat, pemisahan kekuatan ekonomi dari kekuatan politik, ekonomi yang lebih mengandalkan sumber kekayaan dan hasil alam dari pada produksi manusia, modal intelektual, modal kukuh dsb. Warisan ini yang menjadi kekuatan Indonesia diakhir abad yang lalu, kini dirasakan sebagai beban akibat perubahan persepsi tentang emansipasi dan aspirasi masyarakat yang semakin tinggi. Tidak dapat dipungkirir bahwa perubahan kognitip ini merupakan akibat sampingan dari globalisasi.

2. Lemahnya pembentukan kelas akibat kelemahan diferensiasi peran ekonomis.

Apabila kita menerima proposisi ini sebagai titik tolak, maka kita dapat mengakui bahwa untuk skala Indonesia tidak ada kontradiksi kelas yang antagonis. Sebab kontradiksi kelas yang antagonis adalah hasil polarisasi peran masing2 kelas dalam hubungan produksi yang sudah meliwati titik jenuh. Tidak usah disangkal bahwa struktur difus seperti ini membuat analisa kelas masyarakat indonesia menjadi kabur (1). Kalau kita kembali pada tulisan Marx maka terlihat bahwa salah satu syarat bagi perkembangan hubungan produksi prakapitalis ke kapitalis adalah terciptanya modal. Sedang bagi terciptanya modal syaratnya adalah terbentuknya kelas pemilik dan kelas pekerja yang tak bermilik (2) Kelas pemilik tersebut sudah ada dan berkembang dalam masyarakat prakapitalis tetapi tidak memainkan peran kisi dalam perekonomian dan kekuasaan. Dalam perjalanan sejarah melalui dinamika intern, baru pada saat kejenuhan kemampuan produksi feodalisme agraris, yakni apabila perbandingan antara investasi dalam hubungan agraris feodal sudah tidak seimbang dengan hasil penghisapan dari penanaman modal dalam kerangka manukatur, maka kelas pemilik (modal uang bukan pemilik tanah) pada akhirnya menyesuaikan bentuk negara untuk mengakomodir kepenting modal, sesuai dengan peran dominan yang sudah dimilikinya dalam hubungan produksi. Adalah dalam kondisi seperti itu dimana batas2 kelas jelas dan dimana kepentingan untuk suatu kurun waktu tertentu tidak dapat didamaikan, akan terdapat situasi dimana kontradiksi menjadi antagonis. Dalam situasi seperti itu kelas yang menginginkan emansipasi menjadi motor gerakan perubahan. Terus terang situasi demikian tidak dikonfirmasikan oleh pengamatan empiris dalam perkembangan masyarakat Indonesia.

Sebaliknya di Indonesia perkembangan hubungan produksi tidak penah tuntas, ekonomi latifundia perbudakan dan feodum feodalisme tidak pernah dikenal. Kerajaan2 yang kita kenal dalam sejarah prakolonial kita pada umumnya hanya merupakan kantong2 kebudayaan istana yang tandai oleh peranan para hamba rumah-tangga istana. Patut diperhatiakan disini bahwa dasar kekuatan para raja ini bukanlah pemilikan tanah tetapi jumlah pengikut. Patut diperhatikan bahwa para ningrat di Jawa hanya mendapatkan tanahnya sebagai lungguh dari Rajanya dan bukan hak milik (eigendom) (3). Karena itu prinsip “Kesatuan antara Tuan-Hamba”(4) memainkan peran penting sebagai alat ideologis untuk mengikat persatuan antara raja dengan hamba-sahaya. Letak sebab2 dari kerajaan2 non-feodum (5) di wawasan Nusantara ini dapat kita cari pada unsur kelangkaan penduduk dan kelebihan tanah dan hutan pada zaman tersebut. Kelangkaan penduduk ini mendesak kebutuhan untuk merangkap berbagai fungsi ekonomis dan sosial, yang pada gilirannya menyebabkan kelemahan diffrensiasi fungsional. Yang terjadi adalah involusi (6) dimana seorang pribadi merangkap fungsi2 yang mejerumit dalam produksi dan reproduksi, sehingga kedudukan kelasnya tidak tetap. Seseorang bisa sekaligus petani, seniman, punggawa, pedagang, dan hamba-istana, menurut tuntutan waktu dan perjanjian skema kerja dengan penguasa. Jadi, dimasa prakolonial bentuk2 pemilikan berdiri beriring dan saling terjalin, yakni yang pemilikan komunal disamping pemilikan pribadi dan hak-guna perseorangan. System pertanian ladang (slash and burn) merupakan contoh dimana atas tanah hutan yang tidak ada pemiliknya (hak komunal) dibuka oleh petani dan menjadi hak gunanya selama belum ditinggalkan. Dengan sistim pertanian tersebut dan orientasi kelaut oleh para raja2 maka proses sedentarisasi penduduk, yang merupakan salah satu syarat feodalisme, tersendat-sendat. Dari contoh2 ini terlihat bahwa kerajaan2 prakolonial tidak membutuhkan penguasaan berdasarkan hubungan produksi feodal agraris tapi cukup dengan mempertahankan strukutur birokrasi-patrimonial, dimana istana merupakan pusat aktipitas politik dan ekonomi. Akibatnya dimasa prakolonial pun pembentukan kelas sudah lemah dan kontradiksi kelas tidak meruncing.

3. Pertentangan kelas yang cenderung tidak meruncing.

Disamping itu juga harus diterima kelanjutan penalaran bahwa karena sifat masyarakat Indonesia tersebut yang serba ad-hoc dan tidak memerlukan hubungan produksi yang tuntas, maka setiap lokalitas memiliki kontradiksi dasar yang tersendiri, yang tergantung dari alokasi sumber2 strategis dalam hubungan produksi tersebut. Pada gilirannya alokasi sumber strategis tersebut bisa disuatu waktu -tapi tidak harus- menjurus pada pertentangan yang antagonistis. Ada pandangan yang mengatakan bahwa proses pembentukan sawah dan pendirian yayasan2 sebagai imbalan pembangunan candi2 merupakan usaha sendentarisasi penduduk oleh raja dari zaman Cri Wijaya sampai Majapahit, untuk menguatkan kontrole dan penguasaannya atas penduduk (cacah). Apabila ini benar maka disini juga terlihat bagaimana raja berusaha menguasai penduduk dengan wahana ideologis(7) dan penggalakan pengadaan sawah basah, tanpa menggunakan hak2 feodal (8).

Sekali lagi yang terlihat adalah lemahnya perkembangan (diferensiasi dan kristalisasi) bentuk pemilikan, akibatnya tidak terjadi kristalisasi kelas2. Dan karena secara relatip penghisapan lemah, maka pada gilirannya tidak memungkinkan akumulasi kekayaan yang dapat bermutasi menjadi modal (jumlah kekayaan yang mempunyai kualitas sebagai pokok usaha) . Untuk hal terakhir ini juga turut main peranan adalah lemahnya tradisi pewarisan dan perkawinan yang tidak menunjang akumulasi kekayaan pada suatu keluarga pemilik yang berpotensi. Akibat dari konstelasi masyarakat seperti ini adalah bahwa mobilitas vertikal relatip terbuka bagi aspirasi politik dari seorang warga orang kecil (9). Tanpa hak milik pribadi raja atas tanah dan hak feodal atas petani (cacah), maka kekuatan dynastik tidak terjaga dan pergantian kekuasaan dengan unsur2 baru dari lapisan bawah relatip cepat apabila penguasa lemah (10). Keadaan ini, bersama dengan batas2 kelas yang relatip tidak ketat dan berubah-ubah, membuat tidak adanya kebutuhan untuk merombak tatatan negara dan masyarakat sebab aspirasi politik dan kekayaan relatip tersalurkan dalam sistim birokrasi-patrimonial, melalui penggantian raja atau orang kuasa. Selama batas2 kelas difus dan produksi dan reproduksi masyarakat tidak tergantung pada alokasi peran pada kelas2, maka tidak akan ada pertentangan kelas: sebab kalau kelasnya saja tidak ada jadi apa yang harus dipertentangkan.

4. Pertentangan Kelas dizaman pasca Orba

Jadi jalur sejarah perkembangan masyarakat kita sudah tandai oleh struktur birokrasi-patrimonial sejak dahulu kala, sumbangan pemerintah Hindia Belanda adalah bahwa wawsannya diperluas dan wadahnya dimodernisir, dan inilah yang dizaman Suharto menampak sebagai varian mutakhir birokrasi-militer. Dalam struktur ini tidak ada antagonisme kelas pemilik dan tak bermilik, hampir semua adalah pemilik kecil yang miskin dan sebagian sebagian kecil merupakan kelas tak bermilik yang kaya, yakni yang menjadi kaya melaui jabatan dan koneksi pejabat. Tidak berarti bahwa kita dalam masyarakat tanpa pertentangan kelas, sebab disektor pertanian terdapat pertentangan dasar antara petani-pemilik dan buruh-tani, dalam sektor industri dan industri ringan terdapat pertentangan dasar antara majikan dan buruh. Kondisi tersebut mematerialisir sebagai akibat pembangunan dan perpindahan dana dari luar negri kedalam, yang telah membentuk satu kepastian yakni terciptanya kemampuan beli bagi sebahagian masyarakat. Kemampuan beli ini sebagian menjadi pemilikan barang modal sedang yang lain digunakan bagi pembelian barang konsumen. Hanya saja karena industri2 ini bukan merupakan kisi dari roda perekonomian indonesia maka kontradiksi2 ini tidak menampak kepermukaan sebagai kontradiksi utama tetapi mengendap sebagai pertentangan yang laten.

Lalu dimana letak kontradiksi yang menggerakkan kejatuhan Suharto dan Orba? Kontradiksi tersebut adalah kontradiksi intern dalam kelas borjuasi (penggunaan kata reformasi tentunya bukan kebetulan). Kontradiksi antara birokrasi-militer dengan borjuasi nasional, yakni golongan pemilik disektor industri, keuangan, jasa dan pertanian. Disinilah letak kunci pengenalan kerangka politik dewasa ini, dimana peran antagonis tersebut dimainkan oleh unsur dasar NU dan Marhaen, yang merupakan pencerminan aspirasi kelas pemilik kecil. Golkar dan TNI/Polisi dilain pihak merupakan pencerminan birokrasi-militer. Seperti revolusi Perancis merupakan revolusi borjuis yang menggulingkan rezim aristokrasi-feodal, maka reformasi adalah penggeseran birokrasi-militer oleh kalangan borjuis diluar lingkungan birokrasi. Jadi jelas suatu aksi borjuis, perbedaannya dengan revolusi perancis adalah bahwa apabila dalam revolusi perancis kemampuan borjuasinya adalah hasil pemupukan akumulasi modal yang panjang dari abad2 madya, dan peralihan peran kisi perekonomian dari agraria ke industri, maka perkembangan borjuasi indonesia ini adalah akibat kucuran dana dari luar yang dipancing masuk ke Indonesia oleh selama rezim Suharto.

5. Fraksi2 kelas pemilik.

Justru karena perkembangan borjuasi Indonesia ditandai oleh sumbangan besar dari struktur birokrasi patrimonial, maka pertentangan yang timbul antara birokrat-militer dan kelas pemilik yang produktip tidak dengan sendirinya timbul. Seluruh pertumbuhan borjuasi Indonesia yang paling berarti justru mengambil tempat dibawah atap perlindungan birokrasi-militer. Dibawah perlindungan birokrasi-militer borjuasi berhasil mendatangkan uang murah dari manca negara melalui bursa internasional dan pinjaman dipasaran uang. Hanya pada saat melesatnya Krisis Moneter, dimana terlihat keterbatasan dari Cendana dan struktur birokrasi patrimonial maka terjadi keretakan kepentingan yang semakin menjurus kepada antagonisme pada waktu krisis tidak teratasi. Patut diingat karena sifat kapitalisme yang birokrasi patrimonial, maka dalam masyarakat Indonesia tidak berlaku pembagian seperti borjuasi komprador dan borjuasi nasional. Borjuasi nasional di Indonesia pada hakekatnya adalah borjuasi kecil atau lumpen ploretariat yang menggunakan koneksi birokrasi untuk memancing arus dana dari mancanegara. Baru pada saat dana yang diterima berubah menjadi modal maka terjadi perubahan menjadi kelas produktip. Dari perkembangan selanjutnya sebagai pemilik modal akan terlihat perbedaan posisinya terhadap birokrasi, sehingga kita dapat membuat perbedaan antara borjuasi pelanggan dan borjuis murni. Borjuasi pelanggan adalah borjuasi piaraan dan lindungan dari birokrasi-militer. Dalam era Suharto mereka dapat berkembang menjadi konglomerat, termasuk diantaranya adalah konglomerat keturunan Cina tetapi juga konglomerat pribumi dan pengusaha2 KKN. Borjuis murni adalah mereka yang memasukkan modalnya dalam produksi, dan kini tergantung pendapatannya dari penjualan hasil produksinya. Bagi golongan terakhir ini peraturan negara malah bisa menghambat dan menyulitkan pengaliran produk dari pabrik ke pasar, mereka berkepentingan untuk mengurangi pengaruh birokrasi yang menghambat usahanya.

6.Peran kisi kelas pemilik kecil ( petit borgeoisie ).

Jadi, berbeda dengan situasi pra revolusi di Rusia dan Cina, maka di Indonesia sebelum bonanza minyak di tahun ’70-han tidak dapat dikatakan terdapat kelas borjuis yang berarti. Kelas borjuis baru berkembang pada saat syarat2 pemilikan tercipta yakni pada saat kwantitas dana mencapai proporsi yang memungkin perubahan kwalitas dana tersebut dari kekayaan menjadi modal. Jelas bahwa ini adalah hasil dari influx dana dari luar negri melalui perjanjian multilateral dan bilateral antar pemerintahan, tetapi juga oleh peminjaman dan pengumpulan dana dari luar negri oleh perusahaan2 di Indonesia. Karena itu ciri pokok bojuasi Indonesia adalah ketergantungannya pada dana luarnegri, sebab asal-usul modal tersebut bukan berpangkal pada akumulasi modal (11) atau penghisapan kapitalis (12) dari dalam negeri, tetapi dari dana bantuan pembangunan negara donor bagi negara berkembang. Posisi khusus borjuasi indonesia ini yang tidak mapan berakibat bahwa kelas buruh juga tidak berkembang menjadi kelas yang mapan sebagai prasyarat industri dan manufaktur. Malah sebaliknya buruh bisa menjadi pemilik kecil sebagai petani kecil atau menjadi lompen proletar; yakni sebagai gelandangan urban dan upahan harian. Bersama dengan perkembangan pemilikan kecil (manufaktur, penjaja kaki-lima), akibat trickle down effect dikurun pertama tahun 90-han, dan pemilikan kecil dalam pertanian maka kelas yang paling konstan perkembangan dan pertumbuhan kepentingannya adalah kelas borjuasi kecil. Lagi pula kelompok2 proffesional, kerah putih dan bahkan militer masih merupakan komponen dari kelas borjuis kecil ini. Dengan demikian maka kelas pemilik kecil ditempatkan pada peran kisi dalam perkembangan masyarakat Indonesia saat ini, yang pada mulanya dibesarkan oleh langkah2 pemerintah tetapi juga setelah kelas ini membengkak maka justru dihalangi perkembangan lanjutnya oleh negara untuk bisa bermutasi menjadi kelas pemilik dan tidak bermilik yang penuh.

7. Kelangkaan Partai Pelopor sebagai pandu perkembangan.

Akibat kelangkan antagonisme kelas adalah tidak adanya kebutuhan keberadaan suatu partai pelopor dari suatu kelas tertentu yang memantau dan memberi arah pada jalannya perkembangan. Karena itu maka aktivis2 reformasi dihadapi pada saat2 dimana peta situasi politik tidak jelas. Ini pada dasarnya karena tidak ada pertentangan organis dari hubungan produksi itu sendiri yang meminta penyelesaian yang tuntas. Peran partai pelopor ini secara klasik seharusnya diisi oleh partai yang mewakili kelas yang sedang menyelenggarakan perubahan struktur politik Di Indonesia saat ini fungsi tersebut secara tidak sadar diisi oleh PKB dan PDIP, yang tidak memiliki konsep teori perkembangan kemasyarakatan tetapi yang telah bisa melaksanakan misinya secara naluriah. Karena partai revolusioner dari kelas buruh tidak akan dapat berfungsi sebagai pelopor, karena pembentukan kelas buruh belum tuntas, maka peran pandu dalam perubahan tatanan masyarakat tidak akan dipenuhi oleh suatu pimpinan strategis dari kelas buruh. Dengan demikian saat ini gerakan2 aktivis tidak mungkin terkoordinir, terpadu dan serasi dalam langkahnya. Bersamaan dengan kelangkaan pimpinan tersebut, tidak ada strategi umum yang menyadi sandaran bagi aktivis yang dapat membimbing dan berfungsi sebagai peta navigasi dalam aksi politik sehari2.
Terlebih lagi, akitivis2 reformasi malah akan tergantung pada ulah tindak elite partai2 borjuasi kecil, yang berubah-ubah arahnya dan tidak memiliki konsistensi. Karena dalam waktu cepat suatu platform pimpinan strategis bagi transformasi masyarakat Indonesia tidak bisa terbentuk, maka seluruh arah perkembangan selanjutnya akan tergantung pada visi dan ulah tindak dari partai2 borjuasi kecil, yakni PDI-P dan PKB. Hal ini telah kita lihat sendiri dengan kejatuhan Gus Dur oleh Megawati melalui pendekatan PDI-P dengan Golkar, yang menyebabkan set-back proses pembongkaran struktur birokrasi-patrimonial. Karena itu suatu partai baru sebagai pandu perubahan sangat dibutuhkan harus bisa menetapkan strategi transformasi masyarakat indonesia ke suatu masyarakat sivik yang penuh (konsep negara borjuis).

8. Mendefinisikan kembali Transformasi Masyarakat Indonesia.

Mengapa kita harus membangun negara madani (borjuis) dan bukan negara sosialis? Jawabannya terletak dalam perpanjangan penalaran diatas yakni bahwa struktur negara yang kita warisi bersifat birokrasi-patrimonial. Apabila kita menerapkan suatu sistim pemerintahan yang sentralistis, monolit dan berekonomi-terrencana, seperti struktur pasar terencana sistim sosialis, diatas warisan tersebut maka struktur birokrasi-patrimonial ini akan mengubah arah kebijaksanaan dan mewujudkan otokrasi, oligarki, monolitisme dan nepotisme. Sebaliknya pembentukan negara madani ditunjang oleh empat kebutuhan mendasar:

1. Kebutuhan keselarasan Hak2 Azasi Manusia dan Demokrasi Parlementer dengan tarah akseptasi di PBB (dan dunia internasional). Dalam hal ini hak2 dan kewajiban warga negara dalam negara kapitalis kita tilai sebagai pembebasan langsung dari cengkraman birokrasi-patrimonial;

2. Kebutuhan untuk menggalakkan industri dasar dan produksi ekspor non-migas, terlebih lagi mengingat rendemen produksi agraria yang komparatip tidak memadai.

3. Kebutuhan untuk hemat dalam membangunan institusi, dimana institusi tersebut hanya dibangun apabila memang dibutuhkan. Pembentukan institusi politik dan kenegaraan sewajarnya mengikuti gerak perkembangan pasar dalam negri dan perkembangan pendapatan penduduk. Daerah dimana perkembangan pendapatan meningkat sewajarnya mendapat pemajakan tapi juga mendapat institusi politik sendiri yang berhak mengalokasi dana menurut kebutuhan setempat.

4. Kebutuhan unutk dapat bereaksi cepat dan sigap pada perubahan kepermintaan pasar dunia dan kebutuhan diplomasi internasional dalam rumah tangga antar bangsa. Seperti kita ketahui dalam konstelasi dunia saat ini isolasionisme tidak riil dan malah akan menghambat kesempatan berkembang karena kita terkucilkan dari kesempatan menggunakan atau meminjam keuntungan posisi negara2 sahabat.

Dilihat dari sisi ini kapitalisme merupakan pembebas dari warisan kolonial kita, terlebih lagi masih ada keuntungan kapitalisme yang akan tetap main peran paling sedikit sampai pertengahan abad mendatang:

1. Pembentukan pasar (dalam negri) dan infrastrukur dapat berfungsi sebagai perekat bagi kesatuan NKRI, yang sebagai warisan kolonial kehilangan maknanya disaat perspektip usaha daerah bisa lebih maju apabila berjalan sendiri ketimbang bersama.

2. Batas kelas yang semakin nyata dikota dapat meluas kepedesaan akibat perluasan industri dan pemisahan nyata dengan sektor agraria. Ini merupakan keuntungan bukan hanya karena kesadaran kelas akan lebih meluas dipedesaan, tetapi sisi lain dari kristalisasi kelas dipedesaan adalah bahwa peran ekonomis menjadi jernih.

3. Sehingga baik bagi petani individu maupun bagi pemerintah akan lebih mudah menaksir dan membuat perencanaan.

4. Dalam era globalisasi ini maka pembentukan modal tidak perlu sepenuhnya dari penghisapan didalam negri tapi dapat disubstitusi dengan modal impor. Ini akan memberikan peluang bagi pemerintah untuk membuat penanaman modal dan mobilisasi tenaga kerja tanpa mendapat umpatan “penghisapan oleh kapitalisme negara”.

5. Akses kepasaran global melalui ekspor membuat sisi penawaran tidak tergantung kepada kemampuan beli dalam negri, sehingga pada mulanya industri dapat berkembang tanpa adanya permintaan riil dari dalam negri.

6. Akses kepasaran global akan membuat produsen Indonesia peka pada prinsip kualitas dan harga. Ini pada gilirannya akan meninggikan kepercayaan masyarakat pada kemampuan diri yang tercermin dari produk berkualitas yang diciptakannya.

7. Pengganasan industri dan manufaktur untuk ekspor pada gilirannya akan meringankan tekanan tenaga kerja dibidang agraria sehingga pertanian intensip modal pada gilirannya bisa terlaksana.

Jadi apabila kita mendefinisikan kembali transformasi masyarakat indonesia: transformasi tersebut adalah dari struktur birokrasi-patrimonial ke Negara kesejahteraan yang demokratis. Yakni masyarakat kapitalis pasar bebas dimana sektor yang (dalam kurun waktu tertentu) masih dianggap strategis dipegang oleh negara sebagai pencerminan kontrole oleh masyarakat.
Selayaknya hak2 warga negara berkaitan langsung dengan kedudukannya (baca kewajibannya) sebagai pembayar pajak. Syarat bagi negara seperti ini haruslah bahwa pemasukan pokoknya adalah dari pemajakan dan dari sektor strategis yang masih dipegangnya, dengan sendirinya pinjaman dan bantuan luar negri hanya merupakan tambahan anggaran.

9. Aliansi dan pimpinan transformasi.

Apabila kita sepakat bahwa negara yang dituju adalah negara kapitalis yang berprinsip negara kesejahteraan. Maka jelaslah kelas2 mana yang akan ikut berperan dan kelas2 ini harus dapat beraliansi. Berarti harus tercapai aliansi antara borjuasi non birokrasi – borjuasi kecil – petani- buruh, aliansi seperti ini bukan tidak pernah hanya diabad yang lalu. Memang dalam sejarah aliansi demikian didirikan untuk mengahadapi lawan bersama dalam pembebasan nasional. Situasi di Indonesia kini lain masalahnya, kita sudah setengah abad merdeka tapi buah kemerdekaannya belum dapat dipetik oleh warga negara secara merata. Kita tidak menghadapi imperialisme atau kolonialisme secara langsung tapi kita menghadapi warisan yang dibebankan kepada kita, sebab pada permulaannya masalah pengalihan kekuasan dari tangan Hindia Belanda ke Republik Indonesia masih merupakan kontradiksi utama. Tapi kini waktu sudah berlalu dan permasalah perubahan struktur menjadi mendesak. Struktur birokrasi-patrimonial tersebut hanya akan dapat dibobol oleh struktur kapitalisme. Justru karena struktur kapitalisme yang akan dibangun maka adalah sangat penting bahwa pimpinan negara berada dalam tangan partai yang dapat mengimbangi gerak perkembangan modal dengan kebutuhan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan. Pimpinan strategis harus pandai mengimbangi tuntutan perkembangan ekonomi dan kebutuhan masyarakat sehingga dapat keseluruhan berkembang secara harmonis. Dalam perjuangan ini dimana kontradiksinya adalah antara birokrasi-patrimonial dengan kelas madani, maka sasaran dan tujuan utama adalah likwidasi kemampuan politik dan ekonomi kelas konglomerat kroni, kapitalis birokrat, birokrasi militer dan kelompok Cendana. Harus tegas dan tuntas aparat negara dibersihkan dari elemen2 yang terlibat dalam kasus2 korupsi dan nepotisme dizaman Suharto.

Terlebih lagi partai pimpinan seperti itu harus mempunyai citra dan wadah sosial demokrat tetapi yang harus dapat main dan mau bereksperimen dengan prinsip perekonomian neo-liberal. Karena tidak dapat dipunkiri bahwa peran inisiatip pribadi dalam banyak sektor dapat meninggikan effektifitas, kwalitas, dan effisiensi produksi yang penting bagi perluasan pasar dan modal. Tetapi disamping itu partai tesebut juga harus merupakan perpanjangan politik dari serikat kerja terpenting didalam negri dan dari kesatuan kooperasi usaha yang terbesar sehingga ia dapat merupakan institusi yang berakar dalam masyarakat.

Catatan Kaki:

1. Misalnya Alec Gordon: “Some problems in analyzing Class Relations in Indonesia”, Journal of Centemporary Asia, Vol 8, no 2, 1979.

2. Lihat semisalnya uraian Karl Marx:”Formen, die der kapitalistischen Produktion vorhergehn”, bagian dari “Grundrisse der Kritik der politischen Okonomie”, Dietz verlag, Berlin, 1953, yang melukisan berdirinya berbagai hubungan produksi berlainan secara serentak dikala prakapitalisme.

3. M.S.S.M. Ichsan : “De oud-Javaanse Sociale Orde : Staat, Productieverhouding en ideologie”. Werkgroep Indonesiese & Vietnamese Revolutie, IMAG, Univ. V. Amsterdam, 1987.

4. Sumarsaid Moertono: “State and statecraft in old Java, a study of he later Mataram period, 16th to 19th century”. Monograph series, Modern Indonesia Project, Cornell Univ. Ithaca, 1981 (revised version).

5. Dalam masyarakat feodal seluruh wilayah Negara merupakan hak milik raja (raja sebagai tuan tanah tertinggi), melalui perjanjian Raja-Pelayan maka vazal (pelayan) mendapat hak kuasa dari raja atas suatu daerah (feodum sebagai milik yang dapat diwariskan!) dengan imbalan kewajiban untuk setiap saat pendampingi Raja dalam peperangan dengan pasukan berkuda yang dikumpulkannya dari daerahnya. Sebaliknya antara vazal dengan petani hubungannya merupakan replika dari hubungan Raja dengan Vazal, namun mobilitas petani terikat pada tanah garapnya. Termasuk hak kekuasaan vazaal adalah hak menentukan dan melaksanakan hukum, menentukan kematian, perkawinan, kewajiban badan dan pemungutan pajak dari segenap warga daerahnya. Melalui prinsip pewarisan primogenitur hak2 vazal diturunkan pada anak laki2 pertama, ini memungkinkan akumulasi kekayaan selama berabad-abad.

6. Perbandingkan dengan Clifford Geertz: “The Religion of Jawa”. Glenco. Free Press,1960. Penjelimatan diabad ke 20 yang direkam oleh Geertz merupakan kulminasi dari proses penjelimatan yang telah berlalu jauh hari sebelumnya. Sementara ilmuwan ada berpendapat bahwa sebelum Perang Jawa dan Sistim Tanam Paksa, telah ada batas kelas2 horisontal yang mengukuh. Terutama reaksi petani terhadap Tanam Paksa merupakan sebab terjadinya penjelimatan yang kemudian berlangsung sampai ke abad ke 20. Saya cenderung mengatakan bahwa seandainya pun postulasi diatas benar hal tersebut tidak mengingkari kemungkinan bahwa petani Tanam Paksa kembali menggunakan suatu strategi yang telah lebih lama berjalan dan dikenalnya, yakni penjelimatan peran ekonomis yang dikukuhkan oleh hubungan patron – klien dengan penguasa pribumi.

7. Jan Wisseman: “Raja and Rama: The Clasiccal State in early Jawa”. School of Oriental and African Studies. Revised Draft to the Conference on Classical States in S.E. Asia. 1978.

8. Dalam feodalisme di Eropa, penguasa menggunakan haknya untuk menuntut wajib wiralaga, kerja badan dan intelektual dari petani sebagai imbalan penggunaan tanah vazal oleh petani. Petani tidak mempunyai hak mobilitas dan tergantung pada tuan-tanah feodal untuk segenap keperluan sosial, hukum dan politiknya. Jadi dasar hubungannya adalah ekonomis yakni tanah digarap oleh petani (tidak bermilik) dengan menjual kemerdekaannya pada vazal (pemilik tanah). Pada gilirannya vazal menjual kemerdekaannya pada raja untuk mendapatkan hak2 guna dan pemerintahan atas tanah domasnya. Sebailknya di Jawa pembentukan Candi; yayasan; dan sawah basah dilakukan dengan imbalan perlindungan keamanan dan stabilitas yang ciptakan oleh pemerintah pusat. Petani bebas mencari pelindung lain apabila tidak puas dan bebas berpindah tempat.

9. Penguasa jelas bukan merupakan pemilik dari dari hutan dan tanah yang digarap oleh petani. Lihat : Michael Addas : “From avoidance to Confrontation : Peasant Protest in Precolonial and Colonial South East Asia”. Comparative Studies in Society and History, No 23, 1981

10. Ken Angrok dan Joko Tingkir merupakan pelembagaan prosedur ini dalam sejarah Tanah Jawa. Lihat: J.F. Olthof : “Babad Tanah Jawi in Proza: Javaansche Geschiedenis ” 2 vol., Martinus Nijhoff, s’Gravenhage, 1941.

11. Contoh klasik adalah Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak. Lihat: “idem diatas”.

12. Pengertian akumulasi modal adalah proses pembesaran modal melaui penyisihan sebahagian nilai-lebih yang dikembalikan dalam bentuk modal. Karl Marx: “Capital, A Critic of Political Economy”, Vol.1, Progress Publisher, Moscow, ed. By F. Engels (org. 1887). Lihat halaman 543.

13. Dimaksud adalah selisih nilai yang terjadi pada pengupahan oleh produsen yang tidak memadai kepada karywan sehubungan dengan tenaga yang telah diberikan karyawan kepada produk akhir. Produsen menarik tenaga kerja dari buruh secara langsung tanpa imbalan, nilai upah hanya mengimbali keperluan reproduksi tenaga buruh. Lihat Ibid Marx, Hal. 476-485.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: